PENGARUH KEMITRAAN USAHA TERHADAP KINERJA USAHA PADA USAHA KECIL MENENGAH (UKM) DAN KOPERASI DI KABUPATEN JENEPONTO SULAWESI SELATAN

Tulisan 2 : Kajian Teori

 

REVIEW :

PENGARUH KEMITRAAN USAHA TERHADAP KINERJA USAHA PADA USAHA KECIL MENENGAH (UKM) DAN KOPERASI DI KABUPATEN JENEPONTO SULAWESI SELATAN

 

Oleh :

Saparuddin M.

Basri Bado

Econosains – Volume IX, Nomor 2, Agustus 2011

Berisi :

Kajian Teori

Konsep Kemitraan usaha.

Dalam suasana persaingan yang semakin kompetitif, keberadaan usaha kecil menengah dan koperasi dituntut untuk tetap dapat bersaing dengan pelaku usaha lainnya, karena lembaga ini dianggap cukup representatif dalam memberdayakan ekonomi masyarakat. Dalam konteks ini, langkah kerjasama dalam bentuk kemitraan usaha merupakan suatu strategi untuk dapat mengembangkan usaha kecil menengah dan Koperasi dan secara moril kerjasama ini sangat diperlukan adanya dukungan yang maksimal dari pihak pengusaha besar melalui paket pembinaan. Namun harus diakui bahwa usaha kecil menengah dan koperasi ini tidak terlepas dari tantangan dan hambatan baik dari segi permodalan, sumber daya manusia, manajemen, minimnya penguasaan teknologi informasi, iklim berusaha, serta dari segi distribusi pemasaran produk yang dihasilkan. Pilihan alternatif pemberdayaan pada usaha kecil menengah dan koperasi adalah melalui konsep mekanisme kerjasama atau keterkaitan dengan perusahaan besar dalam bentuk kemitraan usaha. Konsep ini mulai ditawarkan di Indonesia sejak tahun 1980 dan dicanangkan melalui Gerakan Kemitraan Usaha Nasional (GKUN) pada tahun 1996, hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mempersempit kesenjangan yang terjadi antara usaha kecil menengah yang sebagian besar memayungi masyarakat miskin dengan BUMN dan swasta (Kuncoro, 2000:309)

Demikian juga oleh Marbun (1996: 34-35) mengemukakan bahwa konsep kemitraan merupakan terjemahan kebersamaan (partnership) atau bagian dari tanggungjawab sosial perusahaan terhadap lingkungannya sesuai dengan konsep manajemen berdasarkan sasaran atau partisipatif. Karena sesuai dengan konsep manajemen partisipatif, perusahaan besar harus juga bertanggungjawab mengembangkan usaha kecil dan masyarakat pelanggannya, karena pada akhirnya hanya konsep kemitraan (partnership) yang dapat menjamin eksistensi perusahaan besar, terutama untuk jangka panjang. Mirza dan Sulistiyarini (1997:42) mengemukakan bahwa perusahaan disebut bertanggungjawab secara sosial, ketika manajemennya memiliki visi atas kinerja operasional yang tidak hanya sekedar merealisasikan profit, tapi juga suatu keharusan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi setiap pihak yang bermitra usaha baik sebagai pionir maupun sebagai mitra, tidak hanya dilakukan hanya sekedar belas kasihan oleh yang kuat terhadap yang lemah, tetapi kemitraan seyogyanya terjalin kinerja karena kehendak bisnis yang dibarengi dengan rasa tanggungjawab sosial yang kuat.

Pleffer dan Salancik dalam Hastu (1996:42-43) mengemukakan bahwa konsep kemitraan didasarkan pada model teori yang bersifat komplementer yang dapat menjelaskan jaringan usaha: Pertama, menurut perspektif pertukaran (exchange persfective). Kedua, model ketergantungan sumber daya (resources dependence) yang banyak mengilhami studi-studi organisasi dan bisnis. Kemudian masih Pleffer dan Salancik dalam Hastu mengatakan bahwa melalui daya atau potensi yang penting dan dikuasai oleh pihak-pihak yang telah melakukan kerjasama (bermitra usaha), hal ini juga merupakan suatu upaya untuk terbentuknya jaringan usaha serta pemenuhan kebutuhan akan sumber daya dapat lebih terjamin. Dengan demikian kerjasama dalam bentuk bermitra usaha antara usaha kecil menengah dan koperasi harus didasarkan atas prinsip sinergi, yaitu saling membutuhkan dan saling membantu. Prinsip saling membutuhkan dimaksudkan, pihak usaha besar akan selalu mengajak usaha kecil menengah dan koperasi sebagai partner in progress . Adanya prinsip saling membutuhkan maka secara langsung pihak yang bekerjasama (bermitra usaha) memunculkan prinsip saling membantu.

Adanya tekad yang kuat sangat diperlukan dari semua pihak, pengusaha besar memiliki visi yang jelas dalam bermitra, dan pengusaha kecil memiliki prospek bisnis yang baik, Banu Astono (1997:17) mengemukakan bahwa : Pola kemitraan melalui sub kontraktor merupakan upaya yang paling efektif untuk membangun industri kecil yang mandiri. Dalam pola ini mereka bisa memperoleh kepastian pasar, kepastian pasokan bahan baku dan bagaimana melakukan sistem manajemen yang baik. Hal tersebut seiring dengan Harianto (1996) dalam Kuncoro (2000: 326) yang mengemukan bahwa kemitraan dalam bentuk sub- kontrak dapat menguntungkan kedua pihak yang bermitra karena adanya technical linkages dan berbagi resiko dan dalam hal ini tidak ada superioritas dan inferioritas; yang ada hanya mutual relationship, saling membantu karena adanya proses produksi yang saling menguntungkan. Frida Rustiani dan Maspiyati (1996 : 13) mengemukakan bahwa pola kemitraan (Bapak-anak angkat) atau keterkaitan menurut versi pemerintah itu dapat digolongkan menjadi dua, yaitu Pertama direct economic linkages dimana sub-kontrak masuk kedalam golongan ini. Kedua Indirect Economic Linkages, dalam hubungan ini industri besar membantu industri kecil yang produknya berada diluar line of business industri besar tersebut. Termasuk kedalam kelompok ini adalah pola hubungan dagang, dimana perusahaan besar bertindak sebagai pemasar produk industri kecil dan kerajinan; pola pengadaan hubungan kebutuhan operasional (vendor) dimana produk industri kecil digunakan sebagai pelengkap operasional bapak angkat, tetapi bukan merupakan bagian dari produk yang dihasilkan; dan pola pembinaan adalah pola khusus yang berintikan hubungan pembinaan intensif oleh bapak angkat tanpa ada kaitan produksi (line of production).

Adanya keterkaitan antara usaha kecil menengah dan koperasi dengan usaha besar sangat beragam baik ditinjau dari aspek permodalan, pembinaan, manajemen serta memberikan manfaat terhadap akses-akses bagi pihak bermitra. Seperti yang dikemukakan Muflih (1997:10) bahwa kemitraan mengandung beberapa unsur antara lain pemberian kesempatan pelatihan sumber daya manusia, ada redistribusi asset produktif dari yang kuat kepada yang lemah, ada akses terhadap sumber-sumber pendanaan, ada akses informasi dan teknologi, dan ada akses terhadap pasar. Kerjasama yang dikembangkan melalui kemitraan akan memberikan manfaat baik bagi usaha kecil menengah dan koperasi maupun bagi usaha besar dalam membentuk jaringan usaha dan jaringan distribusi pemasaran produk. Seperti yang dikemukakan oleh Kwik Kian Gie (1998 : 236) mengatakan bahwa kemitraan dapat diartikan sebagai hubungan dagang, maka kalau dikatakan kemitraan antara usaha besar dan usaha kecil, bentuk konkretnya adalah usaha kecil yang memasok barang kepada usaha besar sebagai masukan untuk produksi selanjutnya

Keterkaitan dalam bentuk kerjasama dan kemitraan yang terjalin diantara pihak yang bermitra, tidaklah terjadi dalam posisi satu arah, tetapi sebaliknya berinteraksi positif. Sudibyo (1997:33) mengatakan bahwa untuk meningkatkan kemajuan usaha kecil, terutama mengecilkan kesenjangan antara usaha kecil menengah dengan usaha besar, semua pihak harus berpartisipasi, harus ada partisipasi pengusaha besar, juga pengusaha kecil. Maspiyati dkk (1995:86) menjelaskan program bapak angkat dianjurkan juga untuk dilakukan oleh swasta dalam bentuk keterkaitan langsung dengan rantai usaha. Pola hubungan yang mungkin diciptakan adalah pembelian produk usaha kecil sebagai input usaha besar (mitra) atau untuk dipasarkan oleh usaha besar yang dilengkapi dengan pemberian berbagai macam bimbingan dan atau penyediaan modal. Harapan yang dinginkan dari adanya sistem keterkaitan ini adalah terciptanya struktur usaha yang mantap dan dinamis yang memiliki peluang dan prospek yang berkelanjutan, khususnya usaha kecil menengah dan koperasi dengan tetap mendapatkan kesempatan pemasaran produk yang dihasilkan yang diberikan oleh pengusaha besar. Adanya paket kemitraan untuk pemberdayaan usaha kecil menengah dan koperasi telah memunculkan suatu dinamika baru terhadap akses bisnis usaha kecil menengah dan koperasi. Untuk itu, diperlukan adanya suatu pola hubungan kerjasama dengan usaha besar. Namun untuk menjamin kelanjutan (kontinuitas) mekanisme tersebut sangat diperlukan beberapa hal yang menjadi landasan dalam bentuk perikatan usaha.

Seperti dikemukakan Marzuki (1997:4) bahwa agar kemitraan antara usaha besar dengan usaha kecil dan dapat berlangsung secara alamiah dan langgeng, maka dalam menjalin hubungan bisnis didasarkan pada kaidah-kaidah bisnis sebagai berikut: (1). Saling menguntungkan, dan saling membutuhkan, (2).Berorientasi pada peningkatan daya saing, (3).Memenuhi aspek: a. Harga yang bersaing dibandingkan dengan harga yang ditawarkan pihak lain, b. Kualitas atau mutu yang baik sesuai dengan yang diperjanjikan, c. Kuantitas, yaitu dapat memenuhi jumlah yang ditentukan, d. Delivery, yaitu pemenuhan penyerahan barang/jasa tepat waktu sesuai yang disepakati. (4). Ada kesediaan dari pihak usaha besar untuk melakukan pembinaan terhadap usaha kecil sebagai mitra usahanya. Kemitraan antara BUMN, Perusahaan swasta serta lembaga ekonomi lainnya dengan usaha kecil menengah dan koperasi dapat diharapkan tidak hanya merupakan keinginan yang semu, tetapi penekanannya lebih mengarah kepada tercapainya pemenuhan kebutuhan masing-masing pihak yang bermitra.

Kerjasama atau kemitraan usaha dimaksudkan agar terdapat hubungan yang sinergi, tidak satu pihak pun yang dikorbankan karena kepentingan pihak lain. Keterkaitan berupa hubungan kemitraan usaha (kerjasama usaha) antara pengusaha besar seperti BUMN, perusahaan swasta dan lembaga ekonomi lainnya dengan pengusaha kecil menengah dan koperasi, sebagaimana dijelaskan dalam UU Nomor 5 Tahun 1984 tentang Industri kecil Pasal 11, harus berdasarkan: 1). Saling membutuhkannya, ukurannya adalah : motivasi hubungan kemitraan, jenis produk terkait, sistem pengelolaan hubungan kemitraan, 2). Asas saling memperkuat, ukurannya adalah : jenis dan syarat bantuan, dampak bantuan, 3). Asas saling menguntungkan, ukurannya adalah: pengembangan aspek ekonomi dan kesejahteraan, pengembangan aspek kultural. Konsep kemitraan selanjutnya lebih jelas seperti yang dituangkan dalam UU No. 9 tahun 1995 pada pasal 26 sebagai berikut :

1)      Usaha kecil dan usaha besar melaksanakan hubungan kemitraan dengan usaha kecil,

2)      Pelaksanaan hubungan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diupayakan ke arah terwujudnya keterkaitan usaha.

3)      Kemitraan dilaksanakan dengan disertai pembinaan dan pengembangan dalam salah satu atau lebih bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, teknologi.

4)      Dalam melaksanakan hubungan kedua belah pihak mempunyai kedudukan hukum yang setara.

Dibalik kekuatan dan dukungan untuk usaha kecil menengah dan koperasi, menurut Arifin (1998), bahwa sebenarnya usaha kecil menengah dan koperasi sendiri menghadapi berbagai masalah dan kendala yakni antara lain:

1)      Lemahnya kemampuan manajemen usaha,

2)      Tidak memiliki catatan atau administrasi usaha,

3)      Pengelolaan harta perusahaan tidak terpisah dari kehidupan ekonomi rumah tangga , kebutuhan usaha dan kebutuhan rumah tangga masih menjadi satu dan beban pengeluaran usaha,

4)      Tidak memenuhi segala persyaratan perizinan usaha,

5)      Skala permodalan usaha dan kebutuhan kreditnya terlalu kecil, sehingga tidak efisien dilayani oleh Bank, dan

6)      Kurang mampu memenuhi persyaratan formal untuk memperoleh kredit dari bank.

Nama / NPM   : Prasetyo Nur Ichsan / 28211832

Kelas / Tahun  : 2EB09 / 2012